 |
| Syafrizal |
DUMAI - Kekecewaan yang dilontarkan Walikota Dumai H Paisal, SKM, MARS terhadap Gubernur Riau H.Syamsuar mendapat tanggapan miring dari Edison, politisi Golkar di Dumai yang merupakan Anggota DPRD Dumai. Pihaknya justru menuding statemen walikota bisa memperkeruh suasana dan berpotensi merusak hubungan Pemko Dumai dan Pemprov Riau.
Namun sikap Edison politisi Golkar ini justru sangat disayangkan sejumlah pihak di Kota Dumai di antaranya Fatahuddin salah satu Tokoh Pemuda di Dumai.
Sebagaimana dilansir dari Kupasberita.com, bahwa menurut Fatahuddin, ia sangat menyayangkan pernyataan serta sikap yang dilontarkan Edison politisi Golkar di Dumai tersebut.
Menurutnya, sebagai anggota DPRD mestinya ikut mendorong pemerintah provinsi agar memberikan perhatian maksimal terhadap Kota Dumai. Bukan malah melemahkan upaya yang sudah dilakukan Walikota Dumai untuk mendapatkan porsi anggaran pembangunan dari APBD Propinsi Riau.
Fatahuddin sangat heran, kok malah anggota DPRD Dumai dari Golkar pula yang kepanasan. Inikan menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat Dumai, jadi wajar jika walikota kecewa saat provinsi tidak memberikan perhatian maksimal.
"Ini bukan kekecewaan terhadap Partai Golkar, akan tetapi kebetulan saja Gubernur Riau itu kadernya Golkar. Jadi hendaknya Edison dapat memisahkannya," ujar Fatahuddin, Rabu (09/03/22).
Lebih lanjut disampaikan Fatahuddin, gerak cepat yang dilakukan walikota dalam melobi anggaran mestinya juga didukung oleh anggota dewan. Bukan malah menyalahkan karena merasa ditinggalkan. Apalagi lobi-lobi yang dilakukan pihak eksekutif, Pemko Dumai dengan Pemprov Riau itu tujuannya adalah untuk kepentingan daerah. Salah satunya terkait penanggulangan banjir yang selama ini masih menjadi persoalan di Kota Dumai.
"Proposal itu informasinya diserahkan langsung ke Pemprov Riau. Apakah wajib melalui pembahasan di dewan atau tidak, kita juga kurang tahu. Namun kita melihat semangat walikota itu patut diapresiasi. Beliau ingin percepatan pembangunan, dan berharap provinsi memberikan dukungan. Ketika itu tidak terwujud, wajar saja walikota kecewa," papar Fatahuddin.
Hal senada juga diungkapkan Syafrizal yang menyebutkan, bahwa percepatan pembangunan daerah harus dilakukan dengan semangat kebersamaan. Dan anggota dewan adalah bagian dari masyarakat Dumai. Selaku wakil rakyat, tentunya aspirasi yang disuarakan terkait dengan kepentingan masyarakat. Bukan malah sebaliknya, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melemahkan.
"Jangan karena satu warna lalu dibela. Selaku wakil dari masyarakat Dumai, harusnya berpihak terhadap kepentingan pembangunan Kota Dumai. Gunakan kewenangan serta jalur politik yang dimiliki untuk negeri ini. Apa yang sudah diupayakan walikota, harusnya dibantu secara bersama-sama. Bukan malah memojokkannya," tegas Syafrizal.
Sebelumnya Anggota DPRD Dumai, Edison, SH sebagaimana dikutip dari suarapesisir.com meminta Walikota Dumai jangan terkesan asal bicara di depan publik. Situasi itu dapat memperkeruh suasana serta hubungan antara Gubernur Riau dan Walikota Dumai. Bahkan sebutnya lagi, hal itu juga dapat menghambat lajunya pembangunan. Apalagi Gubernur merupakan atasan Walikota.
"Apapun ceritanya, walikota dan gubernur itu jabatan politis. Pak Paisal harus memahami itu dan butuh komunikasi dan lobi lobi politik. Jangan sampai mengorbankan diri serta masyarakat banyak,” tukas Edison, Anggota DPRD Dumai dua periode ini.
Lebih lanjut disampaikannya, Gubernur Riau H Syamsuar merupakan Ketua DPD Partai Golkar Riau. Sementara di DPRD Dumai terdapat 3 orang anggota dewan dari Golkar. Semestinya komunikasi bisa terlebih dahulu dilakukan melalui Fraksi Golkar DPRD Dumai.
"Saya atas nama Fraksi Golkar DPRD Dumai belum pernah mendengar proposal yang dibicarakan oleh Pak Walikota ke Gubenur dengan nilai 30 miliar rupiah itu. Termasuk adanya janji (Gubernur Riau, red) tersebut. Jika ada proposal Kota Dumai, sebagai perpanjangan tangan partai, saya bisa sampaikan kepada Pak Gubernur,” kata Edison.
Pada kesempatan itu, Edison juga menyorot keberadaan anggota DPRD Riau dari Dapil Dumai, Bengkalis dan Meranti. Menurutnya dari 11 orang legislator, 5 orang diantaranya berdomisili di Kota Dumai.
"Walikota Dumai seharusnya membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD Dumai maupun DPRD Provinsi. Ada 5 dari 11 orang wakil rakyat di provinsi yang berasal dan berdomisili di Kota Dumai,” papar Edison.
Terakhir dikatakan Edison, dalam waktu dekat dirinya akan menghadap Gubernur Riau. Edison tidak ingin kondisi saat ini dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu guna meraup keuntungan. Apalagi saat ini sudah terendus adanya muatan politik.
Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS usai menghadiri Anugerah Kupas Media Award 2022 di Pendopo Sri Bunga Tanjung Kota Dumai mengaku heran dengan klarifkasi Pemprov Riau yang tidak menyentuh substansi persoalan terkait alokasi anggaran untuk Kota Dumai. Selaku mantan pejabat birokrat, H Paisal mengaku paham betul mekanisme keuangan dan alokasi penganggaran.
“Jujur sajalah, saya ini juga lama di birokrat. Kita minta Bappedalitbang sportif membeberkan angka-angka,” ungkap Walikota H Paisal, SKM, MARS, Senin (07/03/22) malam.
Dana sebesar Rp 207 miliar yang diklaim Bappedalitbang Propinsi Riau sebagai bantuan untuk Kota Dumai, dipaparkan Walikota Dumai merupakan uang APBN yang dikelola oleh provinsi dan menjadi haknya Dumai. Itu pun, tambah walikota, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, jumlahnya sangat kecil. Coba saja perhatikan angka-angka yang disampaikan Kepala Bappeda baik untuk bidang pendidikan, sosial, pariwisata, pertanian dan lain-lain.
''Yang kami tuntut itu adalah tanggung jawab Pak Gubernur, janji Pak Syamsuar yang beliau sampaikan kepada kami sebesar Rp 30 miliar,'' tandas Walikota Paisal dengan raut muka kesal.
Dipaparkan Walikota, Pemerintah Kota Dumai sebelumnya telah menyampaikan proposal secara resmi kepada Gubernur Riau dan Bappedalitbang untuk anggaran pembangunan drainase guna penanggulangan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan di Kota Dumai. APBD Dumai sangat minim dan tidak sanggup mentalangi pembiayaan pembangunan drainase. Untuk itu dibutuhkan dukungan pemerintah propinsi.
''Kita datang resmi kok membawa proposal. Kami menyampaikan kepada gubernur dan ke Bappedalitbang bahwasanya kita butuh anggaran untuk pembangunan drainase dan banjir yang setiap tahun menjadi masalah di Kota Dumai. Tapi tak satu rupiahpun dari proposal kami yang dikabulkan. Apa yang salah? Kami ini juga anak Pak Gubernur. Kami juga membantu Bapak dalam Pilkada, bahkan suara terbesar Pak Gubernur datang dari masyarakat Kota Dumai,'' papar Paisal.
