DUMAI - Terkait persoalan Perkebunan Kelapa Sawit Wilmar Group Dumai yang berada di Kawasan Industri Dumai (KID) Pelintung yang tak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), pada akhirnya ditindaklanjuti Pemko Dumai.
Dan persoalan ini juga ditanggapi beberapa LSM Dumai dan Pekanbaru Riau dan juga Ormas Dumai, yang mana beberapa kalangan ini berstetmen menggesa Pemko Dumai untuk menindak atau menyegel perkebunan Wilmar Group Dumai yang tak berizin tersebut.
Ormas yang dimaksud adalah DPD PEKAT IB Dumai yang dipimpin Datok Maulana, yang mana Datok Maulana mengapresiasi atas tanggapnya Pemko Dumai melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dumai, yang mana Instansi ini telah turun kelokasi perkebunan Wilmar Group tersebut guna menindaklanjuti.
Namun disebalik apresiasinya Jajaran DPD PEKAT IB Dumai kepada Dinas DKPP ini masih menimbulkan pertanyaan bagi Ormas ini.
Pasalnya, menurut Datok Maulana, jika Dinas DKPP turun kelokasi Perkebunan Wilmar Group Dumai tersebut, hendaknya melibatkan PEKAT IB, LSM dan Media yang sejak awal turut terlibat dalam persoalan ini bersama Media EraPublik.com yang menggesa Pemko Dumai untuk menyegel Perkebunan milik Wilmar Group Dumai tersebut.
"Setelah membaca berita Media EraPublik.com, PEKAT IB mengapresiasi atas tanggapnya Pemko Dumai melalui Dinas DKPP yang telah turun kelokasi Perkebunan Wilmar Group tersebut. Namun kita juga bertanda tanya, apa tujuan Dinas DKPP tersebut turun kelokasi," ungkap Datok Maulana Ketua PEKAT IB Dumai kepada Media EraPublik.com, Kamis (14/02/2019).
"Sebab dari berita yang kita baca bersama Tim PEKAT IB, bahwa Kepala Dinas DKPP tidak menjelaskan apa tujuan Instansi ini turun ke lokasi Perkebunan tersebut, sehingga apa tujuannyapun juga belum jelas," imbuh Datok Maulana.
Menurut Ketua DPD PEKAT IB Dumai ini, jika memang Dinas DKPP turun untuk menindaklanjuti Perkebunan Kelapa Sawit Wilmar Group di (KID) Pelintung tersebut, hendaknya melibatkan dari beberapa kalangan yang turut terlibat bersama Media EraPublik.com tersebut.
"Nah, ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi kami, kenapa Dinas DKPP turun kelokasi tersebut tidak melibatkan kami, ada apa ini..?" ungkap Datok Maulana.
Lanjutnya,"Karena kami juga ingin tau, seberapa luas Perkebunan Wilmar Group yang tak berizin tersebut. Dan hendaknya Dinas DKPP transparan terhadap persoalan ini, jangan ada terkesan menutup-nutupi kepada kami." tegas Ketua DPD PEKAT IB Dumai ini.
Ormas yang dimaksud adalah DPD PEKAT IB Dumai yang dipimpin Datok Maulana, yang mana Datok Maulana mengapresiasi atas tanggapnya Pemko Dumai melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dumai, yang mana Instansi ini telah turun kelokasi perkebunan Wilmar Group tersebut guna menindaklanjuti.
Namun disebalik apresiasinya Jajaran DPD PEKAT IB Dumai kepada Dinas DKPP ini masih menimbulkan pertanyaan bagi Ormas ini.
Pasalnya, menurut Datok Maulana, jika Dinas DKPP turun kelokasi Perkebunan Wilmar Group Dumai tersebut, hendaknya melibatkan PEKAT IB, LSM dan Media yang sejak awal turut terlibat dalam persoalan ini bersama Media EraPublik.com yang menggesa Pemko Dumai untuk menyegel Perkebunan milik Wilmar Group Dumai tersebut.
"Setelah membaca berita Media EraPublik.com, PEKAT IB mengapresiasi atas tanggapnya Pemko Dumai melalui Dinas DKPP yang telah turun kelokasi Perkebunan Wilmar Group tersebut. Namun kita juga bertanda tanya, apa tujuan Dinas DKPP tersebut turun kelokasi," ungkap Datok Maulana Ketua PEKAT IB Dumai kepada Media EraPublik.com, Kamis (14/02/2019).
"Sebab dari berita yang kita baca bersama Tim PEKAT IB, bahwa Kepala Dinas DKPP tidak menjelaskan apa tujuan Instansi ini turun ke lokasi Perkebunan tersebut, sehingga apa tujuannyapun juga belum jelas," imbuh Datok Maulana.
Menurut Ketua DPD PEKAT IB Dumai ini, jika memang Dinas DKPP turun untuk menindaklanjuti Perkebunan Kelapa Sawit Wilmar Group di (KID) Pelintung tersebut, hendaknya melibatkan dari beberapa kalangan yang turut terlibat bersama Media EraPublik.com tersebut.
"Nah, ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi kami, kenapa Dinas DKPP turun kelokasi tersebut tidak melibatkan kami, ada apa ini..?" ungkap Datok Maulana.
Lanjutnya,"Karena kami juga ingin tau, seberapa luas Perkebunan Wilmar Group yang tak berizin tersebut. Dan hendaknya Dinas DKPP transparan terhadap persoalan ini, jangan ada terkesan menutup-nutupi kepada kami." tegas Ketua DPD PEKAT IB Dumai ini.
Sebelumnya, Hadiyono Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dumai saat dikonfirmasi Media EraPublik.com, hanya menyampaikan bahwa Tim Dinas DKPP sudah turun ke lokasi. Namun tujuan turun kelokasi ini, Media EraPublik.com belum mendapat keterangan resmi dari Kadis DKPP.
Sebab, sang Kadis DKPP ketika dikonfirmasi kembali oleh Media EraPublik.com setelah sang Kadis menjawab, bahwa Tim Dinas DKPP sudah turun ke lokasi dalam hal apa, sang Kadis masih enggan menjawab.
Untuk mendapat keberimbangan Pemberitaan, Media EraPublik.com mengkonfirmasi kepada Marwan selaku Humas Wilmar Group Dumai via Whatsappnya apakah benar pihak Dinas DKPP telah turun kelokasi perkebunan Wilmar tersebut.
"Benar, bahwa Dinas DKPP telah turun kelokasi perkebunan tersebut, dan mereka mengukur seluruh perkebunan yang ada," ucap Marwan, Rabu (13/02/2019).
"Sebenarnya ini bukan wewenang saya untuk menjelaskan, namun dikarenakan rekan-rekan Pers taunya kalau urusan Wilmar semuanya ke saya. Ya yang saya jawab yang saya tau saja," imbuh Marwan.
Lanjutnya,"Mengenai tindaklanjut Pemko Dumai terkait apa tujuan DKPP turun kelokasi, silahkan tanyakan kepada Instansi yang bersangkutan." tandas Marwan.
Penulis: Muhammad Budianto (Penanggung Jawab Media EraPublik.com)
