DUMAI - Bertahun tahun sudah masyarakat Dumai hanya melihat Plang dan mendengar adanya Makam Situs Putri Tujuh.
Namun Makam Putri Tujuh ini berada di dalam kawasan Kilang Pertamina Dumai, sehingga tidak dapat dikunjungi Masyarakat Umum khususnya Masyarakat Dumai secara bebas.
Jikapun Masyarakat ingin berjiarah ke Makam tersebut, harus minta izin kepada pihak Pertamina Dumai terlebih dahulu, barulah masyarakat dapat berziarah ke Makam ini.
Menurut keterangan masyarakat Tanjung Palas kepada Awak Media, bahwa dahulu sebelum berkembang pesat kawasan Pertamina tersebut, Makam Putri Tujuh terbuka dan selalu dapat dikunjungi masyarakat umum.
Namun setelah perkembangan kilang Pertamina semakin pesat, maka Makam tersebut berada didalam kawasan kilang Pertamina dan ditutup.
Persoalan ini juga sudah menjadi pembahasan DPD KNPI Dumai, yang mana Setahun yang lalu, DPD KNPI pernah mengirim surat kepada pihak Pertamina Dumai untuk mempertimbangkan dan membuat akses khusus untuk masyarakat umum dapat berziarah ke Makam Putri Tujuh tersebut.
Namun upaya DPD KNPI Dumai tersebut sepertinya tak digubris pihak Pertamina Dumai, sebab hingga saat ini, surat DPD KNPI Dumai Tak dibalas/jawab pihak Pertamina Dumai.
Hamzah salah satu warga Dumai ketika melintasi Jalan Lintas yang bernama Putri Tujuh, dirinya melihat adanya sebuah Plang yang mengarah kanan kilang Pertamina melihat tulisan 100 Meter Kawasan Makam Putri Tujuh.
Menurut Hamzah, jika ada Plang petunjuk, artinya ada penunjuk jalan, namun plang ini sepertinya tidak ada artinya.
”Plang penunjuk ini tak ada artinya, karena makam putri tujuh ini bukan lah dapat dilihat secara langsung, hanya sebagai penunjuk bayangan saja," ujar Hamzah kepada Media Suaratrust.com.
"Selama ini banyak masyarakat baik umum maupun Dumai berharap kepada pihak Pertamina agar diberi akses jalan menuju situs makam putri tujuh tersebut. Walau bagaimanapun benar atau tidak legenda putri tujuh tersebut, namun tetap menjadi cerita tentang nama Dumai," imbuh Hamzah.
Lanjutnya,"Kami Masyarakat Dumai berharap kepada Pemko Dumai, DPRD, Pertamina, Lembaga Adat Melayu untuk duduk bersembang (Bersama) agar Situs Cagar Budaya tersebut dapat diziarahi masyarakat Dumai secara bebas." tandas Hamzah.
